TKI dan Keluarga “diberdayakan”
Tenaga kerja Indonesia dan keluarga bakal segera mendapatkan program pemberdayaan di daerah asal mereka. Program ini berjalan di 80 desa di Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, sejak April 2009 sampai Maret 2011.
Program pemberdayaan TKI atau mantan TKI dan keluarganya bertujuan memperbaiki perlindungan buruh migran Indonesia dengan meningkatkan kesadaran. Kegiatan yang berlangsung simultan ini juga berupaya meningkatkan akses TKI terhadap pengelolaan informasi dan layanan keuangan bagi keluarga yang berada di daerah.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat di Jakarta, Selasa (5/5), mengatakan bahwa program ini menggunakan dana hibah dari Ausaid melalui program Australia-Nusa Tenggara for Regional Autonomy (Antara), Japan Social Development Fund (JSDF), dan Bank Dunia.
”BNP2TKI berperan memimpin sekaligus mengoordinasi Komite Penata Kelola Program yang beranggotakan perwakilan dari lembaga donor dan wakil dari wilayah Jawa dan Nusa Tenggara,” ujar Jumhur.
Program ini akan diluncurkan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (6/5), oleh Gubernur NTB Zainul Majdi. Duta Besar Australia Bill Farmer dan Sekretaris Parlemen Australia urusan Bantuan Pembangunan Internasional Bob McMullan dijadwalkan hadir.
Pemberdayaan TKI atau mantan TKI beserta keluarga di daerah asal kini menjadi perhatian pemerintah, terutama selama krisis global yang mengakibatkan banyak TKI menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di negara penempatan.
Remitansi
Pemerintah berharap program ini menjadi salah satu peredam dampak krisis. Apalagi roda perekonomian di daerah asal TKI selama ini sangat bergantung pada pengiriman uang dari luar negeri (remitansi).
Saat ini, sedikitnya 6 juta TKI bekerja di luar negeri. Mereka mengirim uang ke Indonesia 6,1 miliar dollar AS (sekitar Rp 61 triliun) per tahun.
Untuk tahun 2008, nilai remitansi TKI mencapai Rp 82,4 triliun atau naik 37,3 persen dari tahun 2007. Sebagian besar remitansi masuk langsung ke daerah asal TKI dan menggerakkan perekonomian setempat.
”Masuknya uang ke desa-desa telah menghidupkan usaha-usaha kecil dan menengah serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan,” ujar Jumhur.
Menanggapi hal tersebut Syamsul Arifin, Ketua Umum Majelis Ilham Indonesia (MII) di Surabaya mengatakan selayaknya pemerintah melakukan seperti ini dari dulu. “agak terlambat tapi lebih baik daripada tidak sama sekali”. MII sdh melakukan ini sudah berjalan beberapa tahun dan waktu itu sudah kita sampaikan kepada pemerintah namun tidak ada respon. “Jangankan merespon, di undang untuk berinteraksi ke keluarga TKI aja tidak ada yang datang.” ujar mantan BMI Amerika tersebut. (Ad)
