DI bulan Ramdan yang suci ini, setiap umat Islam di samping berkewajiban menjalankan ibadah puasa, juga bersedekah, termasuk membayar zakat. Ada hal yang pantas diingat, yakni tragedi pembagian zakat di Pasuruan, Senin 15 September 2008, yang menelan 21 korban jiwa dan puluhan korban luka luka.

Tragedi itu pantas dingat agar tak terulang. Peristiwa tahun lalu itu memberikan kejelasan bagi kita semua akan sesuatu yang sudah jelas, yakni adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin.
Kesenjangan itu tercetak tebal pada pembagian zakat itu, satu keluarga membagi zakat untuk 5.000 warga miskin adalah jawaban kesenjangan yang amat terang. Setiap tahun keluarga H Saikhon membagi zakatnya.
Ada ribuan warga miskin yang berbondong-bondong menunggu momen pembagian zakat itu. Bahkan, setiap tahun bertambah jumlahnya.

Negara, melalui presiden meminta kepolisian untuk memberi sanksi kepada siapapun yang bersalah dalam tragedi itu dengan menitik tekankan pada pencegahan agar tahun di masa depan tidak terjadi peristiwa tragis semacam itu lagi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menyalahkan cara pembagian zakat yang mendatangkan massa sehingga tidak dapat dikontrol dengan baik. Dari dua tanggapan itu, menunjukan, fokus perhatiannya terbatas pada apa yang terjadi.

Sesungguhnya, hal itu merupakan pelajaran bagi kita semua, termasuk kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa warga miskin di Indonesia masih banyak, tanggung jawab mengentas kemiskinan tetap ada di tangan negara.

Demikian halnya MUI, mendapat pelajaran, ternyata masyarakat masih banyak yang belum memahami bagaimana bersedakah yang baik dan benar sesuai tuntuntan agama Islam. Belum percaya sepenuhnya kepada Badan Amal Zakat yang ada, maupun lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada distribusi zakat sedekah dan lain-lain.

Ini menjadi tugas MUI untuk memberikan pencerahan bagi seluruh umat. Cara-cara jitu yang bagaimanakah agar penyaluran sedekah dapat mencapai sasaran, tanpa ada penyimpangan, tanpa korban?

Menyalahkan H Saikhon dan atau keluarganya atas terjadinya tragedi zakat Pasuruan, adalah tindakan yang paling mudah dan paling bodoh. Ketika semuanya telah terjadi, di depan mata kita kesalahan begitu jelas terlihat. Hukum melihat secara benar salah, sehingga ada yang diposisikan sebagai tersangka. Dari sisi agama, dengan mudahnya orang melontarkan, ada riya’ dibalik berzakat.

Marilah kita coba melihat dari sisi posistif atas peristiwa itu. Sudah sepantasnya, apa yang dilakukan H Saikhon diapresiasi posistif, sebab dalam situasi kapitalistik, hedonisme, individualistis, dan di tengah masyarakat yang kesulitan secara ekonomi, terimpit tuntutan biaya Lebaran, masih ada yang rela berbagi rezeki.

Harus diakui, situasi masyarakat seperti sekarang ini, jarang kita temukan dermawan seperti H Saikhon lainnya. Semestinya dipahamai, dalam penyelenggaraan pembagian zakat itu, tidak akan diketemukan motif untuk melakukan “pembunuhan “ terhadap 21 korban.

Sehingga unsur niatpun sesungguhnya tak mungkin dapat diketemukan. Kalau ada hanya ketidaktahuan dalam mengelola pembagian zakat yang efektif, efisien dan tepat sasaran, apalagi jumlah yang hadir pada waktu itu diperkirakan berjumlah lima ribuan itu. Kalaupun menimbulkan korban jiwa maupun luka dari sisi hukum, merupakan kelalaian semata, tidak ada unsur kesengajaan.

Pantas dicatat, bahwa selama ini, cara-cara berderma baik itu bersedekah, berzakat, berbagai suka, selalu dilakukan dengan cara dermawan didatangi oleh kaum miskin papa. Apa yang dilakukan oleh seleberiti, artis, politiis, saat berbagi keceriaan pada waktu berulang tahun, tasyakuran pun mendatangkan para penerima sedekah.

Demikian halnya yang dilakukan oleh pemerintah, rakyat miskin harus berdesak desakan untuk mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang konon sebagai bantuan kompenmsasi atas naiknya harga BBM tanggal 1 Mei 2008 lalu.

Dari titik ini, kita dapatkan satu kesimpulan, bahwa selama ini apa yang terlihat di depan mata kita, sehari-hari si kaya memamerkan kedermawaannya melalui media massa, yang menambah kepopuleran mereka di mata masyarakat.

Demikian halnya pemerintah, menunjukan kekuasaannya dengan menjadikan rakyat miskin harus repot antri berjam jam, sekedar untuk mendapatkan bantuan Rp 300.000 yang akan habis untuk memenuhi sebagian kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Pelajaran yang dapat kita petik dari tragedi zakat Pasuruan, yaitu bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin, sehingga masyarakat miskin tidak menjadi tergantung pada kebijakan “memberi batuan” yang cepat habis. Sebab kebijakan dengan label memberi, merupakan pelajaran buruk bagi warga miskin untuk menjadi peminta-minta.

Membuka lapangan pekerjaan, dan kesempatan berusaha di berbagai bidang, merupakan langkah positif bagi masyarakat agar menjadi warga yang mandiri secara ekonomi. Sementara itu kebijakan lainnya yang melakukan penggusuran terhadap pedagang kaki lima, rumah rumah di bantaran sungai, rumah rumah di atas tanah negara, adalah kebijakan pemiskinan jika tidak disertai relokasi ke tempat lain yang memadai.

Pelajaran berharga lainnya, dari peristiwa tragedi zakat Pasuruan adalah di saat warga miskin masih membutuhkan bantuan, ketika negara belum mampu mengentaskan warga dari kemiskinan, maka di negara ini masih diperlukan dermawan seperti H Saikhon yang rela menyisihkan sebagian hartanya untuk sesama.

Tinggal bagaimanakah memanfaatkan sebagaian harta dari para dermawan itu digunakan untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan cara-cara yang bijak dan tepat sasaran. Hari hari ini, umat muslim, sudah saatnya kembali membayar zakat, mudah mudahan tidak ada lagi bencana di atas kedermawaan warga.

Karena bulan Sya’ban terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadhan, karena diapit oleh dua bulan mulia ini, maka Sya’ban seringkali dilupakan. Padahal semestinya tidaklah demikian. Dalam bulan Sya’ban terdapat berbagai keutamaan yang menyangkut peningkatan kualitas kehidupan umat Islam, baik sebagai individu maupun dalam lingkup kemasyarakatan.

Karena letaknya yang mendekati bulan Ramadhan, bulan Sya’ban memiliki berbagai hal yang dapat memperkuat keimanan. Umat Islam dapat mulai mempersiapkan diri menjemput datangnya bulan termulia dengan penuh suka cita dan pengharapan anugerah dari Allah SWT karena telah mulai merasakan suasana kemuliaan Ramadhan.

Rasulullah SAW bersabda,

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan pengakuan Aisyah, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa (sunnah) lebih banyak daripada ketika bulan Sya’ban. Periwayatan ini kemudian mendasari kemuliaan bulan Sya’ban di antar bulan Rajab dan Ramadhan.

Karenanya, pada bulan ini, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak berdzikir dan meminta ampunan serta pertolongan dari Allah SWT. Pada bulan ini, sungguh Allah banyak sekali menurunkan kebaikan-kebaikan berupa syafaat (pertolongan), maghfirah (ampunan), dan itqun min adzabin naar (pembebasan dari siksaan api neraka).

Dari sinilah umat Islam, berusaha memuliakan bulan Sya’ban dengan mengadakan shodaqoh dan menjalin silaturrahim. Umat Islam di Nusantara biasanya menyambut keistimewaan bulan Sya’ban dengan mempererat silaturrahim melalui pengiriman oleh-oleh yang berupa makanan kepada para kerabat, sanak famili dan kolega kerja mereka. Sehingga terciptalah tradisi saling mengirim parcel di antara umat Islam.

Karena, di kalangan umat Islam Nusantara, bulan Sya’ban dinamakan sebagai bulan Ruwah, maka tradisi saling kirim parcel makanan ini dinamakan sebagai Ruwahan. Tradisi ini menyimbolkan persaudaraan dan mempererat ikatan silaturrahim kepada sesama Muslim.

Nishfu Sya’ban

Sya’ban adalah bulan kedelapan dalam penanggalan Hijriyah. Keistimewaan bulan ini terletak pada pertengahannya yang biasanya disebut sebagai Nishfu Sya’ban. Secara harfiyah istilah Nisfu Sya’ban berarti hari atau malam pertengahan bulan Sya’ban atau tanggal 15 Sya’ban.

Kaum Muslimin meyakini bahwa pada malam ini, dua malaikat pencatat amalan keseharian manusia, yakni Raqib dan Atid, menyerahkan catatan amalan manusia kepada Allah SWT, dan pada malam itu pula buku catatan-catatan amal yang digunakan setiap tahun diganti dengan yang baru.

Imam Ghazali mengistilahkan malam Nisfu Sya’ban sebagai malam yang penuh dengan syafaat (pertolongan). Menurut al-Ghazali, pada malam ke-13 bulan Sya’ban Allah SWT memberikan seperti tiga syafaat kepada hambanya. Sedangkan pada malam ke-14, seluruh syafaat itu diberikan secara penuh. Dengan demikian, pada malam ke-15, umat Islam dapat memiliki banyak sekali kebaikan sebagai penutup catatan amalnya selama satu tahun. Karepa pada malam ke-15 bulan Sya’ban inilah, catatan perbuatan manusia penghuni bumi akan dinaikkan ke hadapan Allah SWT.

Para ulama menyatakan bahwa Nisfu Sya’ban juga dinamakan sebagai malam pengampunan atau malam maghfirah, karena pada malam itu Allah SWT menurunkan pengampunan kepada seluruh penduduk bumi, terutama kepada hamba-Nya yang saleh.

Dengan demikian, kita sebagai umat Islam semestinya tidak melupakan begitu saja, bahwa bulan sya’ban dalah bulan yang mulia. Sesungguhnya bulan Sya’ban merupakan bulan persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadhan. Dari sini, umat Islam dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan mempertebal keimanan dan memanjatkan doa dengan penuh kekhusyukan.

Pemuda itu duduk lunglai seperti mengalami anti klimaks, pikirannya melayang membayang bagaimana soal tersesat di syurga, soal amal yang tidak diterima, soal ikhlas dan tidak ikhlas.
Dalam kondisi setengah frustrasi, Sang sufi menepuk pundaknya.
“Hai anak muda. Jangan kecewa, jangan putus asa. Kamu cukup istighfar saja. Kalau kamu berambisi masuk syurga itu baik pula. Tapi, kalau kamu tidak bertemu dengan Sang Tuan Pemilik dan Pencipta syurga bagaimana? Kan sama dengan orang masuk rumah orang, lalu anda tidak berjumpa dengan tuan rumah, apakah anda seperti orang linglung atau orang yang bahagia?”
“Saya harus bagaimana tuan…”

“Mulailah menuju Sang Pencipta syurga, maka seluruh nikmatnya akan diberikan kepadamu. Amalmu bukan tiket ke syurga. Tapi ikhlasmu dalam beramal merupakan wadah bagi ridlo dan rahmat-Nya, yang menarik dirimu masuk ke dalamnya…”
Pemuda itu semakin bengong antara tahu dan tidak.
“Begini saja, anak muda. Mana mungkin syurga tanpa Allah, mana mungkin neraka bersama Allah?”
Pemuda itu tetap saja bengong. Mulutnya melongo seperti kerbau. (sfn)

Teman saya itu lalu mengutip cerita Gus Solah, adik kandung Gus Dur. Menurut Gus Solah, dari sekian saudara itu biasanya ada tiga orang yang selalu terlibat debat keras dalam rapat keluarga. Mereka adalah Gus Dur, Gus Solah dan Nyai Liliek Wahid.

Tiga bersaudara ini saling mempertahankan pendapat dan pendiriannya masing. Tak jarang Gus Dur walk out alias meninggalkan rapat keluarga dengan nada marah-marah. Tapi besoknya Gus Dur malah mengirim dr Umar Wahid – adik Gus Dur yang lain – untuk menyampaikan permintaan maaf kepada saudara-saudaranya yang lain. Intinya, Gus Dur dan saudara-saudaranya sudah terbiasa konflik, tapi setelah itu sama-sama saling memaafkan.

”Karena itu saya curiga, Cak. Jangan-jangan Gus Dur dan Cak Imin hanya konflik di permukaan, tapi dalam acara keluarga malah tertawa-tawa. Kan Cak Imin keponakan Gus Dur,” kata teman itu lagi kepada saya.
Saya kira konflik ini memang harus dipahami dalam dua perspektif. Pertama, perspektif negatif (syuudzan). Dalam perspektif negatif konflik Gus Dur-Cak Imin adalah konflik faktual. Artinya, konflik itu adalah fakta politik yang bersifat hitam-putih.

Kedua, perspektif positif (husnudzan) yang memahami peristiwa ini sebagai pseudo-konflik. Dalam perspektif ini konflik Gus Dur-Cak Imin adalah bagian dari ”sandiwara politik”. Nah, dalam kontek ini kita bisa menemukan penjelasan dalam teori Erving Goffman. Dalam perspektif Goffman, konflik Gus Dur-Cak Imin adalah bagian dari dramaturgi politik. Goffman melukiskan kehidupan sosial dengan metafora teater yang terdiri dari front stage (panggung depan) dan back stage (panggung belakang).

Inti proposisi Goffman, apa yang tampak di panggung depan (publik) bukanlah cermin atau realitas sebenarnya dari panggung belakang. Jadi, meski di ruang publik Gus Dur-Cak Imin seolah terlibat konflik sengit, tapi sejatinya mereka akur-akur saja ketika bertemu dalam acara keluarga. Karena itu mudah dipahami jika dalam kasus konflik Gus Dur-Cak Imin muncul spekulasi politik, jangan-jangan konflik terbuka itu sengaja dicipta untuk kepentingan publikasi. Sementara di balik panggung publik paman-keponakan itu justeru ha ha-he he.

Beberapa kiai bahkan punya asumsi bahwa Gus Dur sejatinya kini sedang melakukan proses penempaan karakter kepemimpinan ala pesantren salaf. Dalam sejarah tradisional pesantren, kiai-kiai mukasyafah (weruh sa’durungi winarah atau tahu sebelum peristiwa itu terjadi) sering membentuk karakter dan mendidik mental kepemimpinan santrinya dengan metode efek biliar.

Syaikhona Kholil Abdul Latif Bangkalan, misalnya, pernah memerintahkan santrinya agar menyiapkan senjata dan pentungan karena akan ada macan masuk pesantren yang dipimpinannya. Para santri sigap. Ada yang mengambil batu, pentungan dan sebagainya. Namun setelah ditunggu, ternyata yang muncul justeru anak muda bertubuh kecil kurus. Para santri bingung dan bertanya, mana macannya, kiai?

Syaikhona memberi isyarat bahwa pemuda kecil itulah macannya. Serentak para santri mengejar dan melempari batu santri baru itu. Peristiwa dramatis ini kemudian dipahami sebagai isyarat bahwa pemuda itu kelak akan jadi ”macan” atau tokoh besar Indonesia yang tahan banting. Siapa dia? Sebagian menyebut pemuda itu adalah KH A Wahab Hasbullah, namun sebagian lagi menyatakan Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari. Mana yang benar? Wallahua’lam. Yang pasti, proses penggodogan calon pemimpin dengan cara ”menyakiti” seperti ini lumrah terjadi dalam kultur pesantren yang dipimpin kiai mukasyafah.

Tampaknya tradisi ini mengalir dari sejarah Nabi Khidir ketika ”menguji” Nabi Musa dalam ”kelana spiritual”, disamping para sufi yang sulit dinalar. Bertolak dari paradigma ini, maka konflik yang mendera PKB bisa jadi bagian dari kawah candradimuka yang secara natural untuk mematangkan jiwa kepemimpinan anak-anak muda NU dalam panggung politik yang secara sadar atau tak sadar dicipta oleh Gus Dur.

Faktanya, konflik ini justeru menjadi momentum kelahiran para pemimpin baru sekaligus keterlepasan dari kepompong figur kharismatik Gus Dur. Jadi, sejatinya peristiwa ini adalah awal era baru dalam kultur kepemimpinan politik NU.

Memang, belum bisa diketahui secara pasti, bagaimana tren kultural kepemimpinan politik NU ke depan. Tapi tampaknya faktor paternalistik yang selama ini menjadi kekuatan hegemonik akan mulai berkurang dalam politik NU. Ini berarti, faktor achievement oriented (berorientasi prestasi) akan mendapat tempat terhormat dalam politik NU ke depan. Selain itu tentu kekuatan karakter dan penguasaan terhadap kultur NU akan tetap dominan.

Jadi, yang potensial memegang mandat kepemimpinan politik NU ke depan adalah mereka yang memiliki kekuatan karakter dan moralitas ke-NU-an, disamping profesionalisme. Moralitas ke-NU-an ini penting karena diantaranya adalah bisa menghormati kiai. Sulit dibayangkan, misalnya, seorang politisi NU tapi tak memiliki tradisi menghormati kiai.

Sebab dalam tradisi NU dan pesantren ucapan Sayidina Ali, “ana ‘abdu man ‘allamani harfan, in sya`a ba’a, wa in sya`a a’taqa wa in sya’a istaqarra” (Saya adalah hamba orang yang pernah mengajarkan satu huruf kepada saya, apabila ia mau boleh menjualku, memerdekakanku, atau tetap memperbudakku) sangat populer. Karena itu perhormatan terhadap guru (kiai) mutlak. Sayangnya, banyak politisi kita yang kadang alpa terhadap masalah ini.

Namun terlepas dari dramaturgi politik dan paradigma pesantren, sejatinya ada rasionalitas politik di balik konflik Gus Dur-Cak Imin. Terutama, jika dilihat dari perspektif regenerasi kepemimpinan. Pepatah Arab menyatakan, bahwa setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Nah, dalam perspektif ini, konflik Gus Dur-Cak Imin bisa dipahami sebagai sunnatullah, keharusan sejarah.

Buktinya, dengan adanya konflik ini aura dan jati diri kader-kader muda PKB yang selama ini berada di bawah bayang-bayang Gus Dur muncul secara spektakular. Jadi – sekali lagi – tampaknya Gus Dur sengaja ”mempemainkan” kader-kadernya agar segera mandiri, tidak selalu berada di balik bayang-bayang Gus Dur.

Peristiwa ini sekaligus menunjukkan bahwa regenerasi dalam PKB berlangsung secara alamiah dan dahsyat.
Pada sisi lain juga berarti bahwa konflik bukan sesuatu yang harus diratapi, tapi harus kita kelola secara kreatif agar menjadi energi untuk kekuatan ke depan. Apalagi, selain potensial melahirkan pemimpin berjiwa tangguh, konflik juga bisa melahirkan tokoh yang terampil mengelola konflik. Wallahu a’lam bisshawab.

M Mas’ud Adnan,Pemimpin Redaksi HARIAN BANGSA

RAMAHDAH bulan yang banyak mengandung Hikmah didalamnya.Alangkah gembiranya hati mereka yang beriman dengan kedatangan bulan Ramadhan. Bukan sahaja telah diarahkan menunaikan Ibadah selama sebulan penuh dengan balasan pahala yang berlipat ganda,malah dibulan Ramadhan Allah telah menurunkan kitab suci al-Quranulkarim,yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dan untuk membedakan yang benar dengan yang salah.

Puasa Ramadhan akan membersihkan rohani kita dengan menanamkan perasaan kesabaran, kasih sayang, pemurah, berkata benar, ikhlas, disiplin, terthindar dari sifat tamak dan rakus, percaya pada diri sendiri, dsb.

Meskipun makanan dan minuman itu halal, kita mengawal diri kita untuk tidak makan dan minum dari semenjak fajar hingga terbenamnya matahari,karena mematuhi perintah Allah.Walaupun isteri kita sendiri, kita tidak mencampurinya diketika masa berpuasa demi mematuhi perintah Allah s.w.t.

Ayat puasa itu dimulai dengan firman Allah:”Wahai orang-orang yang beriman” dan disudahi dengan:” Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertaqwa.”Jadi jelaslah bagi kita puasa Ramadhan berdasarkan keimanan dan ketaqwaan.Untuk menjadi orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah kita diberi kesempatan selama sebulan Ramadhan,melatih diri kita,menahan hawa nafsu kita dari makan dan minum,mencampuri isteri,menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia,seperti berkata bohong, membuat fitnah dan tipu daya, merasa dengki dan khianat, memecah belah persatuan ummat, dan berbagai perbuatan jahat lainnya.Rasullah s.a.w.bersabda:

“Bukanlah puasa itu hanya sekedar menghentikan makan dan minum tetapi puasa itu ialah menghentikan omong-omong kosong dan kata-kata kotor.”
(H.R.Ibnu Khuzaimah)

Beruntunglah mereka yang dapat berpuasa selama bulan Ramadhan, karena puasa itu bukan sahaja dapat membersihkan Rohani manusia juga akan membersihkan Jasmani manusia itu sendiri, puasa sebagai alat penyembuh yang baik. Semua alat pada tubuh kita senantiasa digunakan, boleh dikatakan alat-alat itu tidak berehat selama 24 jam. Alhamdulillah dengan berpuasa kita dapat merehatkan alat pencernaan kita lebih kurang selama 12 jam setiap harinya. Oleh karena itu dengan berpuasa, organ dalam tubuh kita dapat bekerja dengan lebih teratur dan berkesan.

Perlu diingat ibadah puasa Ramadhan akan membawa faaedah bagi kesehatan
rohani dan jasmani kita bila ditunaikan mengikut panduan yang telah ditetapkan, jika tidak maka hasilnya tidaklah seberapa malah mungkin ibadah puasa kita sia-sia sahaja.

Allah berfirman yang maksudnya:

“Makan dan minumlah kamu dan janganlah berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (s.al-A’raf:31)

Nabi s.a.w.juga bersabda:

“Kita ini adalah kaum yang makan bila lapar, dan makan tidak kenyang.”

Tubuh kita memerlukan makanan yang bergizi mengikut keperluan tubuh kita. Jika kita makan berlebih-lebihan sudah tentu ia akan membawa muzarat kepada kesehatan kita. Boleh menyebabkan badan menjadi gemuk, dengan mengakibatkan kepada sakit jantung, darah tinggi, penyakit kencing manis, dan berbagai penyakit lainnya. Oleh itu makanlah secara sederhana, terutama sekali ketika berbuka, mudah-mudahan Puasa dibulan Ramadhan akan membawa kesehatan bagi rohani dan jasmani kita. Insy Allah kita akan bertemu kembali.

Allah berfirman yang maksudnya: “Pada bulan Ramadhan diturunkan al-Quran
pimpinan untuk manusia dan penjelasan keterangan dari pimpinan kebenaran
itu, dan yang memisahkan antara kebenaran dan kebathilan. Barangsiapa menyaksikan (bulan) Ramadhan, hendaklah ia mengerjakan puasa.

(s.al-Baqarah:185)

Tenaga kerja Indonesia dan keluarga bakal segera mendapatkan program pemberdayaan di daerah asal mereka. Program ini berjalan di 80 desa di Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, sejak April 2009 sampai Maret 2011.

Program pemberdayaan TKI atau mantan TKI dan keluarganya bertujuan memperbaiki perlindungan buruh migran Indonesia dengan meningkatkan kesadaran. Kegiatan yang berlangsung simultan ini juga berupaya meningkatkan akses TKI terhadap pengelolaan informasi dan layanan keuangan bagi keluarga yang berada di daerah.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat di Jakarta, Selasa (5/5), mengatakan bahwa program ini menggunakan dana hibah dari Ausaid melalui program Australia-Nusa Tenggara for Regional Autonomy (Antara), Japan Social Development Fund (JSDF), dan Bank Dunia.

”BNP2TKI berperan memimpin sekaligus mengoordinasi Komite Penata Kelola Program yang beranggotakan perwakilan dari lembaga donor dan wakil dari wilayah Jawa dan Nusa Tenggara,” ujar Jumhur.

Program ini akan diluncurkan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (6/5), oleh Gubernur NTB Zainul Majdi. Duta Besar Australia Bill Farmer dan Sekretaris Parlemen Australia urusan Bantuan Pembangunan Internasional Bob McMullan dijadwalkan hadir.

Pemberdayaan TKI atau mantan TKI beserta keluarga di daerah asal kini menjadi perhatian pemerintah, terutama selama krisis global yang mengakibatkan banyak TKI menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di negara penempatan.

Remitansi

Pemerintah berharap program ini menjadi salah satu peredam dampak krisis. Apalagi roda perekonomian di daerah asal TKI selama ini sangat bergantung pada pengiriman uang dari luar negeri (remitansi).

Saat ini, sedikitnya 6 juta TKI bekerja di luar negeri. Mereka mengirim uang ke Indonesia 6,1 miliar dollar AS (sekitar Rp 61 triliun) per tahun.

Untuk tahun 2008, nilai remitansi TKI mencapai Rp 82,4 triliun atau naik 37,3 persen dari tahun 2007. Sebagian besar remitansi masuk langsung ke daerah asal TKI dan menggerakkan perekonomian setempat.

”Masuknya uang ke desa-desa telah menghidupkan usaha-usaha kecil dan menengah serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan,” ujar Jumhur.

Menanggapi hal tersebut Syamsul Arifin, Ketua Umum Majelis Ilham Indonesia (MII) di Surabaya mengatakan selayaknya pemerintah melakukan seperti ini dari dulu. “agak terlambat tapi lebih baik daripada tidak sama sekali”. MII sdh melakukan ini  sudah berjalan beberapa tahun dan waktu itu sudah kita sampaikan kepada pemerintah namun tidak ada respon. “Jangankan merespon, di undang untuk berinteraksi ke keluarga TKI aja tidak ada yang datang.” ujar mantan BMI Amerika tersebut. (Ad)

Haliah,25 mantan TKW asal Dusun Krajan, Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru ditemukan tewas di rumahnya, Senin (4/5) pagi. Haliah tewas bersama mantan majikannya yang menjadi suaminya, Chee Leong Fatt, warga negara Malaysia.

Informasi yang dihimpun Surya, peristiwa itu pertama kali diketahui Romli, saudara Haliah yang mendengar suara pertengkaran dan teriakan minta tolong dari rumah Haliah yang baru selesai dibangun.

Setelah teriakan minta tolong itu, hanya terdengar suara rintihan. Romli kemudian menendang pintu kamar menemukan Haliah dan suaminya, Chee Leong Fatt telah bersimbah darah di atas tempat tidur. “Sebelum peristiwa itu, saya dan beberapa saudara di sekitar rumah korban mendengar keduanya sering bertengkar,” ujar Romli saat diperiksa di Mapolsek Sumberbaru.

Menurut Romli, pertengkaran itu karena Haliah tidak mau diajak kembali ke Malaysia. Sebelum menempati rumahnya, keduanya mengontrak rumah di Surabaya. Leong Fatt sendiri sering bolak-balik Indonesia – Malaysia.

Haliah bekerja pada Leong ketika menjadi TKW tahun 2004 – 2006. Leong kemudian menikahi Haliah, dan sejak beberapa bulan terakhir keduanya mengontrak rumah di Surabaya sembari menunggu rumah Haliah di Sumberbaru selesai dibangun.

Pihak kepolisian menengarai, Leong membunuh istrinya kemudian bunuh diri dengan sebilah pisau. “Karena istri tidak mau diajak ke Malaysia, si suami menusuk istrinya hingga tewas kemudian bunuh diri dengan cara menusuk tubuhnya sendiri,” ujar Kapolsek Sumberbaru AKP Saidi.

Kepala Kantor Imigrasi Jember, Jon Rais menjelaskan, pihaknya telah memeriksa paspor Leong. “Dia mempunyai paspor yang berlaku hingga 2012. Karena dia lebih banyak tinggal di Surabaya, jika di Indonesia, maka izin tinggalnya mungkin ke Kantor Imigrasi Surabaya,” ujarnya

BARU sepekan lalu kita memperingati Hari Buruh. Di tengah hiruk pikuk berita politik di tanah air terkait pemilu dan kasus Antasari Azhar, ada kabar positif yang tidak terlalu mendapat perhatian. Yakni, devisa yang dikirimkan para tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tahun lalu naik signifikan. Rupanya, di tengah kondisi krisis ekonomi global saat ini, semangat mereka tidak kendur. Jumlah uang yang mereka kirimkan ke tanah air mencapai USD 8,24 miliar atau sekitar Rp 86,7 triliun.

Seperti yang dirilis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), kiriman uang (remitansi) para TKI naik sekitar 37 persen. Sebelumnya, para buruh migran Indonesia itu rata-rata mengirimkan USD 6,1 miliar atau sekitar Rp 64,2 triliun.

Masuknya aliran uang ke kampung halaman para TKI, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Barat, dan Jawa Timur, itu memang sangat besar artinya bagi daerah. Bukan hanya bagi para anggota keluarga mereka, tapi juga sebagai stimulus ekonomi daerah.

Yang perlu diketahui, sekitar Rp 86,7 triliun hasil kucuran keringat para pahlawan devisa tersebut hanyalah yang bisa dihitung lewat kiriman uang melalui jasa perbankan. Karena itu, nilai riil uang kiriman pembantu rumah tangga (PRT) dan pekerja konstruksi di Malaysia, sopir dan PRT di Timur Tengah, serta pekerja sektor manufaktur di Korea Selatan dan Jepang, yang total mencapai 748.825 orang tersebut, bisa lebih besar daripada itu. Sebab, banyak juga uang yang dibawa masuk secara langsung saat mereka pulang atau sambang ke sanak familinya di tanah air.

Sayang, besarnya kontribusi para TKI tersebut masih belum diimbangi pemerintah dengan memberikan pelayanan dan perlindungan yang memadai. Padahal, hal itulah yang menjadi harapan semua orang atas berdirinya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dulu. Hingga saat ini, masih banyak TKI yang tak berdaya menjadi korban kesewenang-wenangan perusahaan dan majikan tempat mereka bekerja di luar negeri. Termasuk tindak kejahatan -yang kadang juga dilakukan aparat- saat mereka pulang, bahkan sejak menginjakkan kaki di bandara di tanah air.

Bukan sekadar menyebut mereka dengan “pahlawan devisa”, pemerintah dan segenap instansi yang terkait dengan pengiriman TKI ke luar negeri harus memberikan perlindungan maksimal.

Para anak bangsa ini rata-rata memang berangkat dari desa yang miskin. Belum seperti Filipina atau India yang sudah mengirim tenaga kerja yang sudah punya skill, sebagian besar TKI kita memang tenaga kasar. Namun, mereka tetap punya martabat. Dan, sebagai bangsa yang bermartabat, kita wajib menjaga martabat mereka.

Masih banyak keluarga TKI yang tak berdaya ketika “pahlawan” mereka tertimpa masalah. Kisah Kamiah, migran asal Dukuh Tengah, Kecamatan Karangampel, Indramayu, salah satu kantong TKI di Jabar, merupakan salah satu contoh. Sudah tiga bulan keluarganya kehilangan kontak dengan gadis cantik yang bekerja sebagai PRT di kota Firdaus, Kuwait, itu. Kontak terakhir gadis 24 tahun dengan keluarganya terjadi tiga bulan lalu. Saat itu dia mengadu diperkosa oleh sang majikan sehingga memutuskan akan pulang saat kontraknya habis bulan lalu.

Keluarga sudah berusaha mencari Kamiah dengan menghubungi instansi terkait, termasuk sponsor yang memberangkatkan dia dulu. Namun, hingga kini keberadaannya masih gelap. Seperti biasa, tidak ada yang peduli.

Kisah seperti yang dialami Kamiah itu hanya salah satu contoh kecil tentang minimnya perlindungan buruh migran kita di luar negeri. Ini seperti cerita yang terus diulang-ulang. Namun, kita mesti tidak boleh bosan memperjuangkannya. Sebab, sebagai anak bangsa, orang seperti Kamiah juga layak diperlakukan dengan bermartabat. (*)

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebenarnya memiliki keinginan kuat untuk memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan TKI. Setelah ada UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI -diundangkan semasa pemerintahan Presiden Megawati-, pemerintah mulai menjalankan amanat UU tersebut.

Salah satunya, membentuk Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) langsung di bawah presiden untuk menjalankan regulasi penempatan serta perlindungan TKI secara terpadu.

Dilema

Dalam perjalanannya, BNP2TKI belum sesuai harapan. Meski menurut UU No 39/2004 BNP2TKI memiliki wewenang penuh dalam menjalankan regulasi penempatan dan perlindungan TKI, dalam praktiknya lembaga tersebut masih mandul. Belum punya taji. Padahal, itu merupakan model yang digunakan pemerintah Filipina dalam mengelola penempatan dan memberikan perlindungan kepada pekerjanya di luar negeri.

BNP2TKI merupakan gabungan berbagai unsur dalam satu badan -mulai Imigrasi, Depnaker, Depdagri, Depsos, hingga kepolisian- untuk memberikan pelayanan terpadu dan perlindungan menyeluruh kepada TKI. Kenyataannya, setelah dua tahun berjalan, badan yang memiliki akses kepada presiden itu masih berjalan tertatih-tatih.

Menurut saya, ada beberapa permasalahan yang menghambat BNP2TKI menjalankan kebijakannya. Pertama, anggaran terbatas. Karena pemerintah belum memberikan anggaran dalam porsi di APBN, mereka belum bisa memberikan pelayanan maksimal kepada TKI. Padahal, TKI merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa negara. Remittance yang mereka kirimkan bisa menghidupi jutaan rakyat Indonesia di banyak pelosok tanah air.

Seharusnya TKI diperlakukan layaknya seorang investor yang selama ini mendapat tempat spesial di hati para pejabat. Pengangkutan ketika pulang ke kampung dan pembuatan dokumen keberangkatan yang seharusnya digratiskan pemerintah justru belum bisa diwujudkan.

Pemerintah juga harus menyediakan anggaran khusus untuk pemberdayaan TKI di luar negeri dengan memberikan program-program yang bisa menambah skill mereka secara gratis. Selama ini perwakilan RI di luar negeri jarang memberdayakan TKI dengan alasan terbatasnya anggaran. TKI memerlukan sebuah pengembangan diri dan tempat mencurahkan permasalahannya ketika libur.

Kedua, adanya tarik-menarik kepentingan. Selama ini penempatan TKI menjadi lahan basah bagi beberapa oknum pejabat, mulai jual beli job order, bisnis asuransi, bisnis pengangkutan, pelatihan, pungli pada surat rekomendasi, dan lain-lain. Karena itu, BNP2TKI seharusnya diberi wewenang penuh menjalankan regulasi penempatan serta perlindungan TKI. Yang terjadi, ada kesan kuat Depnakertrans tampaknya merasa tersaingi oleh kehadiran BNP2TKI.

Bahkan, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan TKI (Binapenta) masih dipertahankan, padahal seharusnya Ditjen Binapenta dibubarkan. Dilebur ke BNP2TKI, sehingga kebijakannya tentang permasalahan TKI bisa dijalankan satu pintu. Anggaran menjadi satu dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan TKI.

Hal yang sama terjadi pada tenaga kerja di kantor-kantor perwakilan RI di luar negeri. Karena menjadi pejabat Depnakertrans, mereka tetap berinduk ke Ditjen Binapenta. Alasannya klasik, anggaran mereka masih berada di Depnakertrans, bukan di BNP2TKI.

Orientasi atase tenaga kerja seperti itu justru mempersempit ruang gerak BNP2TKI yang seharusnya bisa berbuat banyak di luar negeri dalam menerapkan regulasi penempatan TKI.

Departemen terkait lainnya seperti Deplu dan Imigrasi masing-masing juga memiliki kebijakan berbeda dalam menangani TKI. Bahkan, kalau ditanya data TKI, BNP2TKI tidak memilikinya karena berada di departemen lain seperti Deplu dan Imigrasi.

Ketiga, SDM yang terbatas. BNP2TKI yang merupakan gabungan berbagai departemen dan posisi-posisi pejabat eselon I dan II kebanyakan dijabat orang-orang baru untuk menangani TKI. Akibatnya, banyak di antara mereka yang tidak kompeten menangani permasalahan TKI.

Banyak program yang masih belum menyentuh permasalahan dasar TKI. Kebanyakan program masih bersifat jaminan sosial dan administratif. Padahal, aspek perlindungan di luar negeri merupakan hal yang paling mendasar. Perlindungan bukan hanya asuransi. Namun, yang juga penting dan urgen adalah perlindungan keamanan dan keselamatan TKI. Bukan memperlakukan TKI sebagai objek.

Keempat, buruknya sistem. Selama ini pemerintah terlalu memberikan porsi besar kepada pihak swasta dalam penempatan TKI, sehingga penempatan TKI di luar negeri sering tidak terkontrol. Malahan ada yang menjurus ke sistem perbudakan. Pemotongan gaji TKI sampai enam bulan atau jerat utang, penipuan, pemalsuan dokumen oleh oknum PJTKI (pengerah jasa TKI), ancaman, dan intimidasi sering menimpa TKI.

Karena itu, sudah saatnya pemerintah membatasi pihak swasta dalam menempatkan TKI. Proses pemberangkatan yang berbelit-belit dan memerlukan biaya besar membuat TKI mudah terjerat calo, bahkan bekerja secara ilegal menggunakan para tekong.

Sistem penempatan TKI harus dipermudah. Menggunakan satu pintu. Tes kesehatan, tes psikologi, dokumen keimigrasian, asuransi, dan biaya-biaya lain harus dipermurah. Sebab, semua itu menjadi beban TKI. Justru pemerintah seharusnya memberikan subsidi kepada TKI, sehingga mereka bisa menikmati hasil jerih payahnya secara utuh.

*. Muhammad Iqbal, peneliti masalah TKI dan migrasi internasional; kini kandidat doktor di Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur